Rubrik Utama

Daerah

Dewan Akan Libatkan Polisi Dalam Dugaan Penyelewengan Dana Koperasi Bumi Melan Subur

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Kaltim bersama pengurus Koperasi Bumi Melan Subur Selasa (29/06)

 

Kaltimtuah.id, SAMARINDA– Kisruh Kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Melan Subur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih terus bergulir. Kali ini Komisi I DPRD Kaltim kembali melaksanakan RDP dengan pengurus baru KUD Bumi Melan Subur bersama Disperindagkop Kutim, Selasa (29/6/2021).

Pertemuan ini dilakukan yang ke 2 kalinya, setelah sebelumnya Komisi I juga telah melakukan pertemuan dengan pengurus koperasi KUD Bumi Melan Subur pada April lalu.

Polemik yang terjadi di KUD Bumi Melan Subur tidak hanya masalah dualisme kepengurusan namun juga mengenai dugaan penyelewengan uang pinjaman Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Melan Subur di Kabupaten Kutai Timur.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin menyampaikan, pihaknya akan melibatkan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti permasalahan penyelewengan uang pinjaman KUD Bumi Melan Subur.

“Nanti kami undang penyidik Direktorat Polda Kaltim. Namun sebelum Polda kami undang, saya selaku ketua Komisi I DPRD Kaltim dan kawan-kawan akan membuat legal opinion sebagai gambaran permasalahan dan posisi kasus ini,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin.

Lebih lanjut, Jahidin menjelaskan langkah ini diambil setelah pihaknya beberapa kali melaksanakan rapat terkait itu, namun pengurus lama KUD Bumi Melan tidak pernah hadir. Padahal peminjaman uang itu terjadi pada saat pengurus lama koperasi menjadi pengurus.

“Ini kan nyata terjadi penyelewengan. Karena pengurus lama tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan. Makanya akan kami libatkan penyidik untuk meminta pertanggungjawaban pengurus lama koperasi,” ujarnya.

Jahidin menerangkan, permasalahan ini pada awalnya muncul disebabkan karena adanya pinjaman dari ketua KUD Bumi Melan Subur pada 2019 lalu, dengan menggadaikan sertifikat tanah 103 anggotanya. Namun, setelah dana dicairkan sebanyak Rp7 miliar, penyampaian laporan atas dana itu tidak pernah disampaikan ke anggota koperasi.

Menyikapi hal tersebut, sejumlah anggota koperasi menggelar rapat luar biasa dan hasilnya terjadi pergantian pengurus. Namun hingga saat ini legalitas dan dokumen koperasi masih dipegang pengurus yang lama, sehingga pengurus yang baru tidak bisa menjalankan koperasi.

Kuasa hukum pengurus yang baru Melcky Kapojos berharap dalam pertemuan selanjutnya pengurus KUD Bumi Melan Subur yang lama bisa hadir, dan membeberkan semua permasalahan, salah satunya terkait sertifikat anggota yang diagunkan ke Bank.

“Saya sebagai kuasa hukum, tentu berharap pada rapat ketiga bisa dibuka semua, segala sesuatu menyangkut sertifikat, karena apabila di anggunkan harus ditandatangani kedua belah pihak, namun dalam kasus ini anggota koperasi tidak dilibatkan” tutupnya.